MKNCITY.COM – Kab.Tangerang – Merasa belum mendapatkan kepastian terkait hak-hak mereka, ratusan warga kawasan Lippo Village yang meliputi Lippo Barat, Lippo Sentral, Lippo Utara, dan Lippo Park Serpong menggelar aksi advokasi dan dialog damai di depan kantor TMD, Gedung Menara Matahari, kawasan Lippo Karawaci, Rabu (28/10/2026), pukul 09.00 WIB.
Aksi tersebut bertujuan mendorong kepastian hukum terkait penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), kejelasan pelaksanaan Akta Jual Beli (AJB), serta persoalan Iuran Pengelolaan Kawasan Lingkungan (IPKL) yang menurut warga belum mendapatkan penyelesaian yang jelas selama bertahun-tahun.
Dalam aksi tersebut, warga menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud menciptakan konflik dengan pihak pengembang maupun pemerintah. Mereka menginginkan dialog terbuka untuk memperoleh kepastian mengenai status pengelolaan lingkungan dan kepemilikan aset.
“Kami tidak datang untuk bermusuhan, kami datang untuk meminta kepastian,” tegas warga dalam aksi tersebut.
Pimpinan aksi juga meminta pihak pengembang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menyelesaikan persoalan yang disampaikan warga.
“Kami menuntut transparansi dan akuntabilitas pihak pengembang,” ujarnya.
Koordinator perwakilan warga, Albert, mengungkapkan bahwa aksi damai tersebut merupakan kelanjutan dari berbagai upaya yang telah ditempuh warga melalui jalur kelembagaan.
Menurut Albert, warga telah melakukan komunikasi internal serta mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Tangerang dan DPRD Kabupaten Tangerang. Warga juga mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi, antara lain Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
“Kami telah menempuh berbagai mekanisme kelembagaan, mulai dari komunikasi internal, RDP bersama DPRD Kota Tangerang dan DPRD Kabupaten Tangerang, hingga koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Aksi damai hari ini merupakan kelanjutan dari upaya tersebut untuk meminta jadwal penyelesaian atau roadmap yang konkret dan transparan,” ujar Albert.
Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan lima tuntutan utama secara tertulis kepada manajemen pengembang. Mereka juga mendorong pembentukan forum komunikasi tiga pihak atau tripartite yang melibatkan warga, pengembang, serta Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Salah satu persoalan utama yang disoroti warga adalah status penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).
Warga menilai belum adanya kejelasan mengenai penyerahan PSU yang menurut mereka telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Mereka meminta pengembang memberikan penjelasan mengenai status aset tersebut, termasuk proses penyerahannya kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Warga juga menginginkan keterbukaan informasi mengenai keberadaan, status, dan pengelolaan fasilitas umum di kawasan tempat tinggal mereka.
Persoalan lain yang disuarakan adalah kepastian penerbitan Akta Jual Beli (AJB) dan sertifikat tanah maupun bangunan.
Menurut warga, dokumen yang selama ini diberikan pengembang berupa surat PPJB atau dokumen terkait pemesanan unit dinilai belum memberikan kepastian yang mereka harapkan mengenai status kepemilikan.
Kondisi tersebut, menurut warga, juga menimbulkan kendala administratif dan finansial, terutama bagi pemilik rumah yang ingin melakukan pemindahan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke bank lain.
Karena itu, warga meminta pengembang memberikan penjelasan terbuka mengenai status dokumen kepemilikan, mekanisme penyelesaian, serta jadwal yang jelas bagi warga yang masih menunggu proses AJB dan sertifikat.
Warga menilai belum adanya kejelasan mengenai penyerahan PSU yang menurut mereka telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Mereka meminta pengembang memberikan penjelasan mengenai status aset tersebut, termasuk proses penyerahannya kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Mereka menilai kebijakan pengelolaan kawasan perlu dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan warga sebagai pihak yang berkepentingan.
Sejumlah warga juga mempertanyakan dasar hukum kewajiban penggunaan jasa pengelola kawasan dan pembayaran iuran, terutama bagi pemilik rumah atau ruko yang mengaku telah memiliki AJB maupun sertifikat.
Warga berpendapat bahwa status kepemilikan yang telah dimiliki perlu menjadi bagian dari pembahasan dalam menentukan hubungan hukum antara pemilik properti, pengembang, dan pengelola kawasan.
Atas persoalan tersebut, warga meminta penjelasan mengenai dasar hukum pengelolaan IPKL, rincian penggunaan dana, serta mekanisme penetapan kebijakan yang berlaku di lingkungan Lippo Village.
Mereka juga berharap setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan warga disertai keterbukaan informasi dan ruang partisipasi bagi pemilik properti.
Aksi damai berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat keamanan. Warga berharap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui dialog terbuka dan menghasilkan langkah penyelesaian yang terukur.
Mereka meminta adanya roadmap tertulis yang memuat tahapan penyelesaian persoalan PSU, AJB dan sertifikat, serta pengelolaan IPKL. Selain itu, pembentukan forum tripartite dinilai penting agar komunikasi antara warga, pengembang, dan pemerintah daerah dapat berlangsung secara terstruktur.
Warga berharap pihak pengembang memberikan tanggapan resmi serta kepastian waktu tindak lanjut atas tuntutan yang telah disampaikan.
Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi dari pihak pengembang terkait tuntutan warga belum dicantumkan dalam bahan berita yang diterima redaksi. (Red)


















